Tak Ada Kata Putaran Kedua dalam Pilkades Bantul
Pemilihan lurah desa (Pilurdes) serentak di Bantul tidak ada putaran kedua. Artinya harus selesai dalam satu putaran supaya pilkades tidak berlarut-larut dan meminimalisir persoalan dalam pilkades.
Pemilihan lurah desa (Pilurdes) serentak di Bantul tidak ada putaran kedua. Artinya harus selesai dalam satu putaran supaya pilkades tidak berlarut-larut dan meminimalisir persoalan dalam pilkades.
Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan soal rujukan berjenjang untuk menekan defisit anggaran mengganggu operasional rumah sakit tipe B.
Penyaluran gas bersubsidi tiga kilogram (gas melon) di Bantul belum tepat sasaran. Hal ini terlihat dari sidak yang dilakukan bersama-sama dengan Hiswana Migas DIY dan Pertamina.
Dokumen perencanaan penataan kawasan Pantai Depok rampung disusun. Penataan kawasan itu diperkirakan bakal menelan biaya mencapai Rp52 miliar.
Pemerintah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro menggelar kirab budaya untuk memperingati Hari Jadi ke-72, Senin (8/10/2018)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat sekolah siaga bencana (SSB) di Bantul baru terbentuk di 11 titik. Jumlah itu jelas belum seberapa jika dibandingkan dengan posisi Bantul sebagai salah satu daerah yang rawan bencana.
Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul akhirnya diperpanjang hingga tujuh hari ke depan mengingat sampai batas akhir pendaftaran Jumat (4/10/2018), yang mendaftar untuk jabatan eselon IIA tersebut masih belum memenuhi syarat.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul telah menyelesaikan kajian rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) untuk pembangunan kota baru di pesisir selatan Bantul, mulai dari Pantai Baros hingga Samas. Rencananya hasil kajian ini akan dipaparkan di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum mau membocorkan investor yang sudah pasti membangun sejumlah fasilitas pendukung pariwisata di pesisir selatan Bantul. Sampai saat ini penjajakan dengan investor masih terus dilakukan.
Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto meminta Pemerintah Kabupaten Bantul segera membentuk badan yang khusus mengelola kawasan pantai selatan. Badan tersebut bisa dalam bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan otorita.