Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada sekitar 900.000 masyarakat Indonesia berasal dari kalangan difabel yang membutuhkan keterlibatan semua orang dalam penanggulangan bencana inklusi.
Ratusan penyandang disabilitas di Kota Bengawan terdampak Pandemi Covid-19. Mayoritas dari mereka kehilangan pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan untuk bertahan hidup.
Sejumlah aktivis disabilitas dari berbagai organisasi membentuk Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif (Formasi) Disabilitas. Pembentukan ini untuk emperkuat pengawalan kebijakan pemerintah tentang disabilitas
Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, DepoK, Sleman menyerahkan bantuan kepada lansia dan penyandang disabilitas, Kamis (6/5/2021). Penyerahan bantuan diberikan langsung ke rumah masing-masing lansia dan penyandang disabilitas.
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) bagikan 1.750 paket sembako untuk warga rentan seperti lansia, difabel, perempuan sebagai kepala keluarga, dan lainnya. Dengan program bertajuk Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to Covid-19 (Action), penyaluran bantuan sasar tujuh kelurahan di tiga kemantren Jogja yaitu Kotagede, Jetis, dan Wirobrajan.
Difagana merupakan kelompok sukarelawan yang bertugas membantu sesama dari sebelum, saat, sampai setelah bencana. Berada di bawah Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Difagana telah mengabdi sejak 2017.
Perda DIY No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, telah mencanangkan DIY ramah disabilitas pada 2024. Dalam waktu yang kurang dari tiga tahun lagi, Komite Disabilitas DIY mendorong seluruh wilayah DIY termasuk Sleman untuk terus meningkatkan pemenuhan kebutuhan difabel.
Perhelatan dua tahunan organisasi difabel dari seluruh Indonesia, Temu Inklusi #4, berakhir pada Kamis (14/1/2021). Acara puncak yang digelar secara virtual dan melibatkan sejumlah pejabat nasional seperti Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin dan Menteri Sosial, Tri Rismaharani, merekomendasikan 14 poin yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk penguatan difabel.
Kelompok masyarakat penyandang disabilitas (difabel) kerap kali terkendala saat mengakses fasilitas umum (fasum). Hal itu menjadi bukti belum sempurnanya implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan sehingga penting untuk membangun skema pelindungannya. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rainy Hutabarat.
