Kelompok masyarakat penyandang disabilitas (difabel) kerap kali terkendala saat mengakses fasilitas umum (fasum). Hal itu menjadi bukti belum sempurnanya implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan sehingga penting untuk membangun skema pelindungannya. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rainy Hutabarat.
Tahun ini adalah tahun kedua acara Pekan Budaya Difabel akan diselenggarakan. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Pekan Budaya Difabel berupaya agar acara yang akan diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, dengan konsep baru tentunya mematuhi protokol kesehatan.
Para penyandang disabilitas mendapatkan peluang untuk berkarya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyediakan peluang tersebut dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas rehabilitasi dan pelatihan keterampilan.
Diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas terjadi di berbagi lini kehidupan, salah satunya pada akses pendidikan yang berdampak pada akses mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, akses pendidikan dan berdampak pada pekerjaan pun akan semakin terpuruk bagi mereka. Hasil assessment cepat dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas dari Temuan Asesmen Cepat Jaringan Disabilitas Indonesia yang dipaparkan di laman web Sigab.id menunjukkan dari 1.600 responden, 86%mengalami penurunan pendapatan, dan posisi perempuan penyandang disabilitas lebih rentan kehilangan pekerjaan dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas.
Maridi, warga Girikarto, Panggang, Gunungkidul, terpaksa beraktivitas di kursi roda sejak 2009 lalu karena jatuh saat memanjat pohon mahoni. Meski memiliki keterbatasan, ia tetap bisa berkreasi dan mandiri berkat penganan hasil olahan dari tanaman singkong.
Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Raden Agus Choliq (ACH) menggelar pertemuan dengan Perkumpulan Pengusaha Disabilitas di Kleben, Caturharjo, Kecamatan Sleman, Senin (12/10/2020). Dalam kesempatan itu, ACH yang dalam Pilkada Sleman 2020 mendampingi politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) menegaskan komitmen dan dukungannya kepada kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus tersebut.
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim menyebutkan sebanyak 3.441 orang telah dibebaskan dari pemasungan sejak Indonesia telah mencanangkan bebas pasung pada 2017.
Dengan berbagai keterbatasannya, perempuan difabel merupakan kelompok yang sangat rawan menjadi korban tindak kekerasan seksual. Negara perlu memberi perhatian khusus pada hal ini, salah satunya dengan menindaklanjuti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan pengembang dan lembaga pembiayaan perumahan untuk memperhatikan asas inklusivitas bagi penyandang disabilitas seperti diamanahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2020.
