Jogja
Amputasi Kaki Tak Halangi Faris Mengukir Prestasi
Seorang tuna daksa mampu berprestasi di bidang olahraga angkat beban.
Tag: difabel
Daftar artikel
Jogja
Ribuan Difabel Ikuti Gelar Seni Tunagrahita
Kota Jogja tengah berupaya menuju Kota Inklusi, salah satunya dengan menyediakan fasilitas ramah difabel di semua lini, termasuk tempat wisata. Upaya ini dilakukan Taman Pintar sebagai objek wisata edukatif dengan menghelat Gelar Seni Tunagrahita, kamis (12/12/2019).
News
Wapres Ma'ruf Sebut Penyandang Disabilitas Berhak Dapat Upah yang Sama
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai upaya perbaikan regulasi terkait penyadang disabilitas.
News
Kemensos Ajak Kaum Disabilitas Jalan Sehat
Dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas International 2019, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menggelar jalan sehat bersama 1.000 penyandang disabilitas.
Bantul
Kantor Bupati Bantul Tak Ramah terhadap Difabel
Kawasan perkantoran Parasamya, kompleks Pemkab Bantul, dinilai belum ramah difabel. Bahkan di Kantor Bupati Bantul belum ada fasilitas yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas.
Bantul
NPC Bantul Minta Tambahan Anggaran untuk Tahun Depan
Komite Paralimpik Nasional atau National Paralympic Committee (NPC) Bantul berharap tahun depan ada penambahan dana hibah untuk pembinaan atlet paralimpik Bantul.
News
Kampanye Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Kompetisi Film
Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kompetisi film pendek.
Jogja
Sigab Nilai Belum Ada Hal Baru dalam PP No.52/2019
Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang baru disahkan Juli lalu dinilai belum begitu membawa pembaharuan dalam regulasi, khususnya terkait dengan bantuan dan resistensi sosial.
Aspirasi
OPINI: RUU PKS dan Kasus Kekerasan Seksual pada Disabilitas
Dalam aktivitas ketatanegaraan, James E Anderson menyatakan kebijakan publik yang dibuat memiliki tujuan sebagai problem solving dalam masyarakat. Namun, seringkali dalam proses pembuatannya terjadi conflict of interset. Hal ini disebabkan kebijakan publik didesain oleh institusi yang bersinggungan dengan politik.
Jogja
Sapda Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan di DPR RI.
