Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempermudah akses bagi para penyandang disabilitas di kantor gubernur dengan melakukan perombakan pada beberapa bagian bangunan.
Jumlah penduduk difabel di Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta jiwa, dengan hak-hak yang telah dijamin melalui UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas. Oleh karena itu, menjelang pemilihan Presiden dan jajaran legislatif, aliansi organisasi difabel Jogja merilis rekomendasi untuk menjamin hak difabel kepada siapapun yang akan menjadi presiden kelak, Jumat (12/4/2019).
Pengadilan Negeri (PN) Wonosari menjadi pelopor pengadilan pertama di DIY dalam penyediaan layanan inklusi bagi kaum disabilitas. Hingga saat ini, pengadilan negeri di tiga kabupaten dan Kota Jogja belum memiliki fasilitas inklusi.
Hingga saat ini kelompok dpenyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan terkait akses layanan dasar serta penerimaan sosial di masyarakat. Selain itu, kebijakan terkait program pembangunan juga belum berpihak pada penyandang disabilitas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakartamewajibkan setiap pengembang yang mengajukan perizinan bangunan gedung kepentingan umum untuk menyertakan desiain fasilitas khusus penyandang disabilitas ke dalam Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA). Hal iniuntuk mewujudkan Jakarta kota yang ramah disabilitas.
Kendati seluruh kabupaten dan kota di DIY telah memiliki Perda berkaitan dengan penyandang disabilitas namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Karena itu pemerintah diminta komitmennya dalam menjalankan Perda tersebut demi terwujudnya hak-hak bagi penyandang disabilitas.
Belum genap 10 hari diresmikan, guiding block di kawasan pedestrian Jalan Suroto, Kotabaru sudah rusak.
Secara harfiah, kata difabel merupakan serapan dari kata bahasa Inggris, diffable. Kata tersebut, menurut Buck Neeley (2011) dalam urbandictionary.com, adalah, “Someone who has different abilities”, atau seseorang yang memiliki kemampuan berbeda.
Pemda DIY hingga pemerintah kabupaten dan kota di DIY masih memiliki pekerjaan berat dalam mewujudkan DIY menjadi provinsi yang aksesibel maksimal 10 tahun setelah berlakunya Perda No.4/2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dari hasil survei yang dilakukan para pegiat penyandang disabilitas selain fasilitas yang belum ramah difabel, pelayan publik juga belum banyak yang memahami aksesibilitas.
Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 di DIY diperingati dengan senam massal dan pergelaran pentas seni yang dipusatkan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Srihardono, Pundong, Bantul, Senin (3/12/2018).
