Kawasan perkantoran Parasamya, kompleks Pemkab Bantul, dinilai belum ramah difabel. Bahkan di Kantor Bupati Bantul belum ada fasilitas yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas.
Komite Paralimpik Nasional atau National Paralympic Committee (NPC) Bantul berharap tahun depan ada penambahan dana hibah untuk pembinaan atlet paralimpik Bantul.
Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kompetisi film pendek.
Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang baru disahkan Juli lalu dinilai belum begitu membawa pembaharuan dalam regulasi, khususnya terkait dengan bantuan dan resistensi sosial.
Dalam aktivitas ketatanegaraan, James E Anderson menyatakan kebijakan publik yang dibuat memiliki tujuan sebagai problem solving dalam masyarakat. Namun, seringkali dalam proses pembuatannya terjadi conflict of interset. Hal ini disebabkan kebijakan publik didesain oleh institusi yang bersinggungan dengan politik.
Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan di DPR RI.
Sebanyak 35 orang dari anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengikuti pelatihan perempuan penyandang disabilitas pada Kamis dan Jumat 8-9 Agustus 2019 di Aula Dinas P3P2KB Kabupaten Sleman.
Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Magelang dilakukan salah satunya dengan memberikan pelatihan.
Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Pujiyanto mengatakan bahwa sejumlah perusahaan swasta menyambut kehadiran tenaga kerja dari penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, khususnya mereka yang mendapat pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati, Jakarta Timur.
Susianah Affandy, Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pihaknya terhadap keberadan anak down syndrome, mereka menemukan tidak sedikit anak yang mengalami pengabaian di masyarakat.
