Sebanyak 35 orang dari anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengikuti pelatihan perempuan penyandang disabilitas pada Kamis dan Jumat 8-9 Agustus 2019 di Aula Dinas P3P2KB Kabupaten Sleman.
Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Magelang dilakukan salah satunya dengan memberikan pelatihan.
Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Pujiyanto mengatakan bahwa sejumlah perusahaan swasta menyambut kehadiran tenaga kerja dari penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, khususnya mereka yang mendapat pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati, Jakarta Timur.
Susianah Affandy, Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pihaknya terhadap keberadan anak down syndrome, mereka menemukan tidak sedikit anak yang mengalami pengabaian di masyarakat.
Gerakan kesehatan reproduksi yang inklusif harus menempatkan pemuda sebagai leader. Strategi ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda sebagai penerus dalam menyuarakan isu yang selama ini masih terpinggirkan, yakni melibatkan penyandang disabilitas di dalamnya. Hal ini disampaikan Nurul Sa’adah, Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) saat membuka acara National Youth Camp SRHR Inclusion, Selasa (16/7/2019) di Kawasan Wisata Embung Kaliaji, Turi, Sleman.
Kontingen Indonesia yang berlaga di World Deaf Championship 2019 di Taiwan, berpeluang merebut tiga medali emas setelah menempatkan tiga wakilnya di putaran final bulutangkis, Senin (15/7/2019).
Sebanyak 40 murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Suharjo Putra Ngoro Oro, Patuk, Gunungkidul dan pendamping merasakan liburan di Taman Pintar Jogja, Sabtu (13/7/2019). Selain berkunjung ke wanaha permainan anak tersebut, para siswa SLB juga mengikuti kegiatan menarik.
Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) mengkaji Pergub DIY No.60/2014 tentang Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas serta aturan lain di bawahnya. Pasalnya, isi peraturan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan dan fakta lapangan.
Pemerintah diharapkan tak hanya menerbitkan kebijakan penerimaan siswa difabel di sekolah, tetapi juga juga tentang fasilitas pendukung belajar yang ramah difabel.
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY tahun ini dinilai belum berpihak pada para penyandang disabilitas. Aspek sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian tata kelola PPDB yang menyangkut para penyandang disabilitas, antara dinas terkait dan sekolah dinilai masih sangat buruk.
