Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan belum menerima surat keputusan tentang pengangkatan dirinya menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ia meminta agar masyarakat tetap tenang menanggapi kabar itu, sembari menunggu kepastian surat tersebut.
Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengatakan Pemda DIY secara formal belum menerima surat pengangkatan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN. Jika memang kabar tersebut benar, kata Gatot, tentu ada mekanisme secara formal yang dilakukan Pemerintah Pusat ke Gubernur.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo kabarnya diangkat menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kabar ini menyeruak setelah foto SK pengangkatan dirinya viral di lini masa pada Kamis (9/5/2019) sore.
Produksi kakao di Kulonprogo hanya mampu dijual langsung dan belum bisa diolah secara maksimal. Di Kalibawang yang menjadi sentra tanaman kakao, hanya ada satu rumah produksi saja yang mampu mengolah kakao menjadi beragam produk olahan.
Para petani kopi di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh berencana menghidupkan kembali tradisi wiwitan menjelang panen raya kopi Suroloyo. Masa panen diperkirakan pada awal Mei tahun ini.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama Komisi D DPRD DIY menggelar acara bedah buku di Balai Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Jumat (12/4/2019). Buku yang dibedah berjudul Beternak Itik Tanpa Bau Tanpa Angon, karya Norbertus Kalek.
Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menargetkan Rp10,2 miliar pendapatan dari retribusi di tahun ini. Target tersebut diupayakan tercapai seiring meningkatnya tarif retribusi pada beberapa sektor.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggandeng investor asing, Indonesia Representative Kent-Super Industries Limited, sebagai rekanan dalam upaya merealisasikan kehadiran Taman Kerajaan Nusantara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo menilai kinerja eksekutif belum optimal dalam menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Kulonprogo. Salah satu yang paling disorot yakni keberadaan infrastruktur dan proyek kerjasama pemerintah yang tak terurus.
Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kulonprogo mengikuti sosialisasi pemerintahan yang memiliki budaya selaras, akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri (Satriya).
