Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Talut Sungai Progo di Desa Brosot, Kecamatan Galur yang tak jauh dari Jembatan Srandakan, Bantul belum diperbaiki meski sudah jebol sejak setahun terakhir ini.
Komisi IV DPRD Kulonprogo meminta eksekutif untuk menata kawasan kumuh di Kulonprogo, salah satunya dengan segera memperbaiki drainase di Kota Wates lantaran banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik. Akibatnya jika hujan melanda sejumlah wilayah tergenang air.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membuka peluang memasarkan produk AirKu ke seluruh Indonesia seusai meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku penyedia jaringan ritel Alfamart di Ruang Adikarto Kantor Pemkab Kulonprogo, Kamis (31/1/2019).
Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo belum menunjukkan angka sempurna karena berdasarkan hasil evaluasi, seluruh OPD tidak ada yang meraih 100%.
Pemkab Kulonprogo melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Peruamahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo akan memasukan 82 paket pengadaan untuk dilakukan tender pada tahun ini. 82 paket tersebut berupa perbaikan jalan maupun jembatan.
Kedua perusahaan itu yakni PT Kothis Jawa Indonesia dan PT Toto Jongko Abadi Jaya. Mereka mempersoalkan aktivitas pemecahan batu di Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan. Aktivitas itu bahkan dianggap telah mencemari lingkungan.
Bantuan peralatan kebun dan pembangunan jaringan irigasi tanaman kopi turut terlaksana. Sementara untuk pendampingan teknologi pengolahan kopi dari Bank Indonesia telah membantu fasilitas dengan melibatkan LIPI Jogja, antara lain berupa peralatan pengolah kopi dan rumah atau bangunan tempat penjemuran kopi.
Kepala Polres Kulonprogo Ajun Komisaris Besar Polisi Anggara Nasution mengungkapkan bangunan dengan lahan seluas 1.800 meter persegi ini dapat menampung maksimal 500 kunjungan per hari. Jumlah ini lebih banyak dibanding gedung pengurusan SIM lama yang hanya bisa menampung 300 kunjungan per hari. Luas bangunan di gedung lama seluas 300 meter persegi.
Pemeliharaan yang dilakukan yaitu ketika hujan, lokasi terkadang longsor sehingga perlu ada perbaikan lagi. Tanah yang akan dipakai untuk Jalan Prangkokan-Ngori tersebut belum cukup kuat untuk digarap pembangunan jalan. Karena itu, proyek pemeliharaan dilakukan terus sampai jalur tersebut siap digarap pengaspalan jalan.
