Anggaran Lomba Desa Bantul tahun ini dikepras. Akibatnya, format lomba tahun ini pun menjadi jauh lebih sederhana ketimbang tahun sebelumnya.
Pemdes Sendangtirto, Kecamatan Berbah berupaya memaksimalkan penanganan sampah melalui keberadaan badan usaha milik desa (BUM-Des).
Perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan di Kulonprogo akan diterapkan mulai pekan depan. Hal itu menyusul keluarnya jadwal pelantikan dan pengukuhan para pamong desa menyesuaikan susunan jabatan dalam struktur kalurahan yang rencananya akan dilangsungkan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada Senin (27/1/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kronologi desa fiktif yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantul angkat bicara soal dikeprasnya alokasi dana desa untuk desa tersebut. Mereka mengaku memang banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul, salah satunya adalah soal pendapatan desa.
Perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, maka akan ada pelantikan ulang kepala desa menjadi lurah. Meski demikian, pelantikan di Gunungkidul masih menunggu proses sosialisasi serta diselesaikannya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja tentang perubahan tentan perubahan tersebut.
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bantul tahun ini dikurangi 10%. Hal itu lantaran Pemerintah Desa Bantul terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul 2020.
Bahkan Kementerian Desa-PDTT berencana menularkan inovasi dari Desa Panggungharjo tersebut ke desa-desa lain di Indonesia.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan penghargaan kepada tiga desa di DIY dalam ajang Desa Wisata Nusantara 2019 Kategori Maju. Ketiga desa wisata itu yakni Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman; Desa Tridadi di Sleman dan Desa Bawuran di Bantul. Dari uang Rp68,5 juta, Bumdes Tridadi Makmur bisa menghasilkan laba di tahun pertama sebesar Rp1,9 miliar. Di tahun kedua laba per November 2019 menembus hingga angka Rp5 miliar. Pembagian dividen 51 persen untuk desa dan 49 persen untuk masyarakat juga merupakan konsep yang patut untuk ditiru.
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di daerah.
