Pemberdayaan masyarakat desa terutama sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian harus menjadi prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika perekonomian warga di pedesaan meningkat maka dinilai akan berdampak pada kesehatan dan pendidikan perlahan juga terfasilitasi dengan baik.
Kalurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman dideklarasikan sebagai Kalurahan Pemajuan Kebudayaan Berbasis Teknologi Informatika (TI) atau digital. Selain akan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, kalurahan ini juga mengembangkan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Mengatasi kesenjangan digital sekaligus memberdayakan UMKM, ekonomi kreatif dan beragam program pemberdayaan masyarakat, Kalurahan Tirtoadi bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirtamas meluncurkan Tirtoadi Smart Village.
Lurah Ngloro, Kapanewon Saptosari Heri Yulinato terpilih sebagai Ketua Paguyuban Lurah se-Gunungkidul Semar dalam musayarawah Luar Biasa yang berlangsung di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (26/8/2020). Dia akan menjabat hingga 2022 mendatang.
Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir semua sektor. Tetapi kondisi itu bukan alasan bagi Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Tridadi Makmur, Kecamatan Sleman, Agus Choliq, 47, untuk menyerah saat omzet unit usaha BUM-Des terjun bebas.
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama mengembangkan 100 Desa Berinovasi sebagai bagian dari kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-25.
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul menilai positif terkait rencana pemerintah pusat yang akan mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tenaga administrasi untuk mengisi kekosongan tenaga di desa-desa.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum memutuskan mekanisme pengisian jabatan Kepala Desa Trirenggo yang kosong. Pemkab masih menghitung kebutuhan anggaran pengisian jabatan kepala desa tersebut.
Ketua Paguyuban Semar yang merupakan wadah dari Lurah Gunungkidul, Bambang Setyawan, mempertanyakan dampak dari perubahan nomeklatur desa menjadi kalurahan. Hal ini disampaikan saat audiensi di kediaman Anggota DPR, Gandung Pardiman, di Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kamis (9/7).
Penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini dikritik karena dianggap terlalu birokratis dan banjir aturan. Kondisi itu merusak kedaulatan dan kewenangan desa seperti diamanahkan UU Desa No.6/2014. Desa menjadi kerdil dan sulit berkembang.
