Dinas Pendidikan [Disdik] Sleman belum akan menyelenggarakan sekolah tatap muka pada Januari 2021 menyusul masih tingginya jumlah kasus positif Covid - 19.
Pemda DIY kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Covi-19 selama satu bulan pada Januari 2021. Perpanjangan diputuskan lewat Keputusan Gubernur DIY No. 388/KEP/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Covid-19 DIY.
Mengisi sejumlah kekosongan jabatan di satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB, Pemda DIY menlantik sebanyak 22 Kepala Sekolah pada Rabu (16/12/2020), di kompleks Kantor Gubernur DIY. Meski belum memulai pembelajaran tatap muka, tugas kepala sekolah pada masa pandemi cenderung lebih berat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul membangun jaringan Internet di 21 sekolah. Program ini dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar daring selama pandemi Covid-19.
Pemerintah Pusat telah menyerahkan kepada setiap daerah untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka. Pemda DIY berencana membuat sekolah percontohan sebelum membuka semua sekolah.
Sebanyak 112 murid SMK SMTI Yogyakarta diwisuda, Sabtu (28/11). Wisuda ini dilaksanakan secara serentak di sembilan SMK, 10 politeknik dan dua akademi komunitas dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian yang tersebar di delapan provinsi.
Pelaksanaan sekolah tatap muka mesti ditindaklanjuti dengan hati-hati. Koordinator Advokasi Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta [AMPPY], Dyah Roessusita meminta kepada pemerintah terbuka dan partisipatif dalam mempersiapkan kebijakan sekolah tatap muka.
Protokol kesehatan yang ketat hingga adanya hand sanitizer dan tempat cuci tangan menjadi persyaratan untuk sekolah kembali dibuka.
Ada daerah-daerah yang sulit melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, anak cenderung menjadi korban kekerasan orang tua selama belajar daring.
Mendikbud Nadiem Makarim memberikan sinyal pembukaan sekolah tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 pada awal Januari mendatang. Namun keputusan itu sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan berbagai pertimbangan.
