Pembelajaran secara tatap muka (offline) untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Sleman akan dimulai pada Februari 2021 mendatang. Siswa yang mengikuti sekolah tatap muka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua.
Pendapat para guru terbelah soal sekolah tatap muka pada masa pandemi Covid-19 tahun ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan pembukaan sekolahpada semester genap tahun ajaran 2020/2021 tetap diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dinas Pendidikan [Disdik] Sleman belum akan menyelenggarakan sekolah tatap muka pada Januari 2021 menyusul masih tingginya jumlah kasus positif Covid - 19.
Pemda DIY kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Covi-19 selama satu bulan pada Januari 2021. Perpanjangan diputuskan lewat Keputusan Gubernur DIY No. 388/KEP/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Covid-19 DIY.
Mengisi sejumlah kekosongan jabatan di satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB, Pemda DIY menlantik sebanyak 22 Kepala Sekolah pada Rabu (16/12/2020), di kompleks Kantor Gubernur DIY. Meski belum memulai pembelajaran tatap muka, tugas kepala sekolah pada masa pandemi cenderung lebih berat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul membangun jaringan Internet di 21 sekolah. Program ini dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar daring selama pandemi Covid-19.
Pemerintah Pusat telah menyerahkan kepada setiap daerah untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka. Pemda DIY berencana membuat sekolah percontohan sebelum membuka semua sekolah.
Sebanyak 112 murid SMK SMTI Yogyakarta diwisuda, Sabtu (28/11). Wisuda ini dilaksanakan secara serentak di sembilan SMK, 10 politeknik dan dua akademi komunitas dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian yang tersebar di delapan provinsi.
Pelaksanaan sekolah tatap muka mesti ditindaklanjuti dengan hati-hati. Koordinator Advokasi Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta [AMPPY], Dyah Roessusita meminta kepada pemerintah terbuka dan partisipatif dalam mempersiapkan kebijakan sekolah tatap muka.
