Partai Kebangkitan Bangsa akan tetap memperjuangkan kursi Ketua MPR meskipun ego setiap partai pengusung Presiden Jokowi harus dinomorduakan demi soliditas koalisi.
Ketua umum DPP partai Nasdem, Surya Paloh menyebutkan partai politik pengusung Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf belum memikirkan akan menambah anggota koalisi.
Oposisi konsensus yang lebih memilih penggunaan metode pendekatan lunak terhadap pemerintahan pasca-Pilpres 2019 mungkin terjadi, berdasar pengamatan pengamat Politik Alip Dian Permata.
Partai Demokrat memperkirakan partai koalisi dan oposisi yang solid akan sulit ditemukan pada Pemilu 2024. Musababnya, masing-masing pihak akan berlomba merebut suara masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa koalisi dan oposisi sangat penting dalam demokrasi. Koalisi berfungsi membantu dan mendukung kerja pemerintah, sementara oposisi untuk mengkritik, mengimbangi, dan memonitor jalannya eksekutif.
Partai Nasdem menggembleng kadernya yang lolos sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019 melalui sekolah legislatif. Program yang akan dilakukan secara bertahap bagi seluruh anggota DPR dan DPRD dari Partai Nasdem ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas legislator.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD menilai rakyat menghendaki Prabowo Subianto memimpin oposisi di parlemen alih-alih bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo.
Tidak ada pembicaraan mengenai bagi-bagi kekuasaan saat Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019).
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut dalam pertemuan pertama Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019, Sabtu (13/7/2019) lalu tak semua persoalan bangsa dan negara bisa dibahas. Karena itu kemungkinan pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo terbuka.
DPP PKS secara resmi menyatakan tetap menjadi oposisi setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) lalu.
