Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai ide membubarkan koalisi sangat tidak masuk akal, karena sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.
Usulan agar koalisi parpol di Pilpres 2019 dibubarkan, ditanggapi kubu capres Prabowo Subianto.
Agar tensi politik di tingkat nasional tak terus memanas, koalisi parpol dua kubu di Pilpres diusulkan dibubarkan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya kejelasan aturan bagi parpol-parpol koalisi yang ada di lingkaran capres Joko Widodo.
Partai Demokrat belakangan terindikasi kuat merapat ke kubu Jokowi. Hal itu pun direspons Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Garuda.
Adanya wacana partai politik seperti PAN dan Demokrat yangpindah haluan koalisi membuat komposisi koalisi pendukung pemerintah dan pendukung oposisi diprediksi semakin cair. Hal ini tercermin dari pertemuan para elit parpol tersebut dengan capres petahana Joko Widodo.
Buntut sikap Partai Demokrat yang terkesan tak tegas mendukung pasangan Prabowo-Subianto, partai ini diusir dari Koalisi Adil Makmur.
Klaim kemenangan 62% capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 menjadi polemik di kalangan politikus Koalisi Adil Makmur.
Kader PAN yang memilih membelot ke kubu jokowi terancam sanksi.
