Pembebasan lahan jalan tol Jogja-Solo untuk seksi 2 sepanjang 22,88 km dari Purwomartani-Gamping, masih belum dapat dipastikan waktunya. Rencananya, pembebasan lahan untuk seksi ini dilakukan setelah pembebasan lahan seksi 3 (Gamping-Kulonprogo) selesai.
Direktur Teknik Jasa Marga Jogja-Bawen, Oemi Vierta Moerdika memastikan dalam pembangunan tol Jogja-Bawen hanya ada satu terowongan, lokasinya di antara Temanggung dan Ambarawa yang tepatnya di Bukit Banaran.
Ketua Project Management Unit Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (PMU TP5) DIY, Rani Sjamsinarsi mengatakan sampai saat ini Pemda DIY belum menerima dokumen penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek jalan tol Jogja-Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo sebagai syarata keluarnya izin Penetapan Lokasi (IPL) dari Gubernur DIY.
Tol Jogja-Solo (Joglo) trase Gamping-Yogyakarta International Airport (YIA) akan digarap lebih awal dibandingkan dengan trase Purwomartani-Gamping. Trase ini juga akan dilengkapi dengan rest area.
Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau secara umum disebut dengan rest area menjadi salah satu infrastruktur yang rencananya disiapkan oleh PT Jogjasolo Margo Makmur di wilayah kabupaten Kulonprogo.
Ada tiga pintu keluar (exit) Tol Jogja-Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang bakal dibangun di Kulonprogo. Pemerintah setempat mengantisipasi sejumlah dampak yang bakal timbul.
Pembangunan jalan tol Jogja-Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo akan melintasi enam kecamatan atau kapanewon.
Pembebasan lahan tol Jogja sampai dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo ditargetkan dimulai pada awal 2022.
Pembebasan lahan Tol Jogja-Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo ditargetkan dimulai pada awal 2022. Tol akan melewati 15 desa atau kalurahan di enam kecamatan atau kapanewon di Kulonprogo
Musyawarah warga untuk ganti rugi lahan yang bakal dipakai proyek Tol Jogja-Bawen akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober mendatang. Kelanjutan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) bagi warga masih menunggu persetujuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
