Masyarakat membayar Rp9.000 lebih mahal untuk membeli 1 kg beras premium oplosan. Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Praktik pengoplosan beras dapat merusak efektivitas kebijakan pangan, menciptakan distorsi pasar hingga membahayakan stabilitas sosial apabila dibiarkan meluas.
Beras SPHP tahun ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyelewengan distribusi beras subsidi yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bekas ditemukan dijual bebas di toko online Tokopedia dan Shopee.
Pengamat menilai syarat pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diperketat justru mempersulit penyaluran program ini.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut pemerintah tidak pernah memberikan arahan untuk menarik beras premium oplosan dari ritel modern.
Pemerintah memutuskan menghapus beras premium dan medium menyusul polemic beras oplosan. Namun pengamat menyebut seharusnya pemerintah tidak gegabah.
Pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Langkah itu diambil seiring adanya temuan terkait beras premium oplosan yang dinilai merugikan masyara
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sebanyak tiga kali dengan menyebut Kapolri dan Jaksa Agung agar institusi ini segera menindak pengoplos beras
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penindakan praktik kecurangan beras menjadi langkah penting
