Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik. Namun, Polri melonggarkan larangan mudik masyarakat dengan cara memperbolehkan warga untuk mudik selama ada surat keterangan urgensi dari kelurahan tempatnya bermukim.
Pemerintah telah menetapkan larangan untuk mudik. Masyarakat yang nekat mudik harus siap menerima sanksi yang tidak menyenangkan. Meski tak akan dijatuhi denda, sanksi ini bisa membuat Anda menyesal memaksakan diri untuk mudik di saat wabah Corona masih mengancam.
Sebanyak dua kendaraan berpelat nomor luar DIY dipaksa putar balik oleh petugas yang berjaga di pos antisipasi mudik lebaran Covid-19 di Lumbungrejo, Tempel, Sleman. Hal itu sesuai dengan perintah Sri Sultan Hamengkubuwono X agar pemudik yang kembali ke DIY untuk putar balik per hari ini Minggu (26/4/2020).
Setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya DIY memutuskan menutup pintu masuk DIY bagi pemudik. Keputusan ini diberlakukan sejak Minggu (26/4/2020) siang dengan memeriksa ketat kendaraan pemudik melalui tiga pintu utama untuk diminta putar balik.
Pemerintah telah menetapkan larangan mudik. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan memastikan telah melakukan penyekatan di setiap jalur yang biasa digunakan sebagai jalur mudik. Bahkan dapat dipastikan, sudah tidak ada jalur tikus yang dapat dilalui para pemudik yang masih nekat.
DIY tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pemudik atau kendaraan dari zona merah Covid-19 yang masuk ke provinsi ini. Kewenangan itu hanya diberikan kepada daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Presiden Jokowi telah menetapkan larangan mudik. PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan akan mengembalikan 100 persen tiket yang sudah dibeli para pemudik kereta jarak jauh, dan kereta lokal dari dan ke Jakarta. Penukaran tiket bisa dilakukan 24-30 April 2020.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pelanggaran mudik mayoritas akan dilakukan oleh pengguna sepeda motor, karena bisa mencari jalur yang tidak melewati titik pemeriksaan dari pemerintah.
Pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat mudik Lebaran pada 2020 dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 hingga H+1 Idulfitri. Kementerian Perhubungan segera menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kebijakan tersebut.
Selanjutnya, dengan mulai berlakunya larangan mudik pada 24 April 2020 dapat dikondisikan agar penumpang melakukan putar balik menuju tujuan asalnya.
