Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah melarang masyarakat untuk mudik di tengah merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.
Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan melarang mudik pada masa Angkutan Lebaran 2020 membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan regulasi turunannya.
Pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tentang kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah wabah virus corona dinilai salah. Pemerintah bukan tidak melarang mudik.
Di tengah wabah Corona, ribuan warga Jabodetabek justru memilih mudik.
Kebijakan tersebut sejalan dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) yang memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat virus corona (Covid-19).
Lebaran masih tiga bulan lagi, namun sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menggelar program mudik gratis pada musim lebaran 2020. Pendaftaran mudik gratis telah dibuka mulai dari 7 Februari 2020.
Lebaran 2020 semakin dekat. Jumlah penumpang kereta api pada masa angkutan mudik Lebaran 2020 diprediksi akan mengalami kenaikan 4-5 persen.
Selama periode arus mudik dan balik lebaran yang berlangsungsejak H-10/ 26 Mei 2019s.d. H+10 / 16 Juni 2019 tercatat sebanyak 3 juta kendaraan melintas di ruas Tol Tangerang-Merak.
Bus-bus reguler diusulkan dapat melaju di bahu jalan pada Lebaran tahun depan untuk mendorong perpindahan pemudik dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Operasi Ketupat Progo 2019 yang berlangsung pada selama 13 hari di Wilayah Bantul telah usai pada Senin (10/6/2019). Tercatat 19 kecelakaan terjadi selama arus mudik dan arus balik lebaran 2019 tersebut.
