Mendagri Tito Karnavian menyoroti banyak tim sukses masuk tenaga honorer hingga membebani APBD dan meningkatkan belanja pegawai daerah.
Pemkab Bantul memastikan tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan fokus menyelesaikan tenaga non-ASN melalui skema PPPK.
Kemendikdasmen memastikan 237.196 guru non-ASN tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026 dan tidak terkena PHK massal.
Sebanyak 247 guru honorer di Bantul belum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemkab menyiapkan skema insentif untuk kesejahteraan.
Kebijakan pengangkatan staf MBG jadi PPPK dinilai tidak adil oleh pakar UMY, risiko menurunkan motivasi guru honorer dan kepercayaan publik.
Sebanyak 982 guru dan tendik honorer SMA/SMK di DIY masih menunggu kepastian PPPK di tengah kebijakan penghapusan honorer nasional.
Sebab, pegawai di jalur ini bekerja paruh waktu dengan upah menyesuaikan anggaran di instansi masing-masing.
Gaji PPPK paruh waktu paling sedikit setara dengan penghasilan terakhir sebagai honorer. Jika tidak, maka acuan gaji minimal mengikuti UMP.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk mendorong penyelesaian pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah denga
Dede Yusuf meminta Kemendagri melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mengangkat tim sukses jadi honorer dan PPPK.
