Beberapa waktu lalu, ada satu investor yang ingin membangun industri sarung tangan. Sayangnya karena terbentur keterbatasan lahan Pemkot pun mengarahkan agar investor tersebut membangun pabriknya di luar kota.
Pedagang bendera dan umbul-umbul banyak bermunculan menjelang HUT RI. Sebagian pedagang berjualan di tepi jalan dengan memanfaatkan trotoar. Salah satunya di tepi jalan sekitar Jalan Juminahan, Danurejan yang hampir memenuhi jalur trotoar.
Awalnya silpa Pemkot hanya sebesar Rp65 miliar, namun membengkak menjadi Rp254 miliar. Lonjakan sebesar Rp189 miliar itu menjadi bukti perencanaan dan penyerapan program Pemkot yang tidak matang
Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) untuk pelaku UKM tahu dan batik tidak dapat direalisasikan tahun ini. Proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp588 juta tersebut dinyatakan gagal lelang.
Rencana pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Mantrijeron tidak bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya, baik pemilik tanah maupun Pemkot belum ada kata sepakat terkait harga jual lahan untuk RTHP tersebut.
Koordinator juru parkir (jukir) di wilayah tersebut Sriyanto mengaku belum memiliki izin pengelolaan parkir di tanah persil bekas toko kelontong itu.
Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) memiliki bukti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menunjukkan batas tanah toko hingga pinggir jalan Malioboro.
Pemkot Jogja mengakui panggulangan masalah parkir di Jogja tidak mudah. Meski begitu, penataan parkir akan terus dilakukan untuk mendukung kawasan untuk pedestrian di sejumlah titik.
Mengantisipasi terjadinya banjir dan genangan di ruas jalan Kota Jogja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kota Jogja memperbaiki lima drainase di titik-titik genangan terparah. Selain genangan, sumur resapan di Kota Jogja yang masih kurang juga menjadi penyebab banjir langganan.
Ada lima kawasan di Kota Jogja yang berstatus sebagai KCB. Selain Kraton dan Malioboro, wilayah yang berstatus KCB termasuk Pakualaman, Kotabaru dan Kotagede.
