Realisasi belanja negara di DIY sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp7,45 triliun atau sebesar 34,08% target APBN. Kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 6,4 persen (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerimaan pajak per Januari—Mei 2022 mencapai Rp705,8 triliun, tumbuh 53,58 persen secara tahunan. Kinerja tersebut membuat penerimaan pajak telah mencapai 55,8 persen target APBN tahun ini.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait rencana pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM), ban karet, dan detergen.
Rapat bulanan ALCo periode sampai dengan 30 April 2022 yang dilaksanakan secara luring di Ruang rapat Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2022 diikuti oleh seluruh unit di bawah Kementerian Keuangan dibuka dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta yang menyampaikan kinerja APBN.
Pengadaan rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag) di Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan melebihi kebutuhan hingga senilai Rp314,9 miliar.
Bertempat di ruang rapat lantai II Kanwil DJPb D.I Yogyakarta, Kamis (21/4/2022) perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan kembali mengadakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional.
Realisasi belanja negara di wilayah DIY hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp4,23 triliun (19,38%) dari target realisasi Rp22 Triliun dana APBN untuk DIY.
Dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dan sharing knowledge dengan ekonom daerah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk kemajuan perekonomian DIY, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional dengan tema “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di DIY” (13/04/2022).
Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi tetap terjaga untuk memberikan menfaat kepada masyarakat.
Sesuai dengan amanat dari Menteri Keuangan bahwa Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) harus dapat mencerminkan kondisi perekonomian di daerah, untuk itu dalam setiap rapat ALCo dibahas mengenai kinerja pendapatan dan belanja APBN maupun APBD serta informasi current issues regional yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian regional.
