Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase penyerapan anggaran tertinggi se-Indonesia.
Proses pengurusan aset milik PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Tommy Soeharto, akan dilakukan melalui mekanisme PUPN yaitu penjualan secara terbuka (lelang).
Percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung optimalnya peran APBN sebagai countercyclical bagi perekonomian.
Berdasarkan penjelasan Pasal 23 UUD 1945, salah satu bentuk terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara adalah melalui pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab (memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi).
Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2021.
Faisal Basri gerah dengan keputusan pemerintah yang menghilangkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional kepada 9 juta penerima. Sementara itu, pemerintah melaksanakan proyek-proyek besar yang tidak tepat, seperti proyek food estate, pembangunan ibu kota baru, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, alokasi anggaran untuk kesehatan adalah sebesar Rp256 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara yaitu Rp2.714,2 triliun.
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2021 dan optimalisasi capaian IKPA Semester II Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY menggelar acara Rapat Koordinasi Anggaran (Rakorda) Semester I Tahun 2021, Senin, 27 September 2021 secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sebanyak 226.472 tenaga kesehatan dan 1.955 fasilitas kesehatan (faskes) yang menangani kasus Covid-19 telah menerima insentif yang sempat tertunggak.
Putra Kedua Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo melayangkan gugatan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
