BPK RI Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemkab Sleman dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2020 pada Kamis, 25 Februari 2021. Acara ini dihadiri secara langsung maupun melalui daring para Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah D.I Yogyakarta.
Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham mempercepat penyelerasan naskah akademik RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Pandemi covid-19 banyak berimbas negatif pada setiap sendi kehidupan, namun juga mengajarkan banyak hal untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam kehidupan.
Pertumbuhan simpanan di perbankan tumbuh stabil di tengah pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Fungsi Ditjen Perbendaharaan yang seharusnya melakukan modernisasi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan reputasi dan kredibilitas, justru terjadi praktik calo-calo anggaran atau penyogokan untuk pencairan anggaran.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah Semester II Tahun 2020 dengan mengusung tema “Satu Persepsi Untuk Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2020 Yang Berkualitas”. Kegiatan tersebut berlangsung pada 23 sampai dengan 24 Oktober 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mudah mendapat akses utang karena reputasi dan kemampuan Indonesia dalam mengelola anggaran mendapat respon positif dari investor global.
Rendahnya inflasi sepanjang pemerintahan Jokowi menjadi pertanda bahwa pola pembangunan ekonomi mulai berubah. Lebih menitikberatkan arah pembangunan ekonomi Indonesia pada pemerataan pendapatan.
Akumulasi dari penerbitan uang baru, pelonggaran kuantitatif, burden sharing, dan pembelian Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara di pasar perdana berdampak langsung pada kenaikan pasokan uang.
