Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi (DJPb) D.I Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pembiayaan Kredit Ultra Mikro UMi di Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Senin (10/12/2018).
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) D.I Yogyakarta, melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja (Satker) di Ballroom Hotel Grand Quality Yogyakarta, Sleman, Selasa (4/12/2018). Kegiatan ini digelar untuk mengulas pelaksanaan anggaran sekaligus untuk meningkatkan kompetensi satker pelaksanaan anggaran.
Kanwil DJPb DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 serta Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 di Aula Kanwil DJPb DIY, Jogja, Selasa (13/11/2018).
Kementerian Keuangan membuka ruang kepada akademisi untuk memberikan masukan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal melalui Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) 2018 dengan tema "Perkembangan APBN untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan" di Novotel Hotel, Kamis (4/10/2018).
Posisi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Agustus 2018 sebesar Rp150 triliun.
Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) Tahun 2017 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya kepada BAZNAS DIY.
Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengarahan kepada para pejabat Kantor Imigrasi seluruh Indonesia di salah satu hotel kawasan Gondomanan, Kota Jogja, Rabu (29/8/2018) pagi. Kegiatan itu dilakukan untuk melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL).
Pemerintah dipastikan akan membayar denda atas penunggakan biaya peminjaman satelit Artemis, yakni satelit Avanti Communication. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Presiden Joko Widodo menyebutkan gaji dan tunjangan para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah melalui kalkulasi Kementerian Keuangan sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Warga Indonesia dikejutkan dengan beredarnya kabar Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp112.548.000 perbulan.
