Revisi anggaran merupakan satu dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga perlu menjadi perhatian agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Keuangan telah menetapkan rambu-rambu pengaturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
Dalam rangka penajaman peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pelaksanaan APBN serta analisis fiskal di daerah, meningkatkan koordinasi, kerja sama, sharing data berbagai instansi untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional Provinsi D.I. Yogyakarta (Selasa, 14/12/2021).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun selama pemeriksaan pada Semester I/2021.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi, Golkar Misbakhun berpendapat keputusan mencopot menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hal itu ia katakan seiring adanya desakan dari pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Keuangan).
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin, 29 November 2021.
Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp17,65 triliun atau 79,97 persen, menunjukkan kemampuan tumbuh sebesar 8,37 persen (yoy).
Sistem Informasi Keuangan Daerah atau lebih dikenal dengan istilah SIKD adalah Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase penyerapan anggaran tertinggi se-Indonesia.
Proses pengurusan aset milik PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Tommy Soeharto, akan dilakukan melalui mekanisme PUPN yaitu penjualan secara terbuka (lelang).
Percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung optimalnya peran APBN sebagai countercyclical bagi perekonomian.
