Bocor! Pengadaan Antigen di Kemenkes Melebihi Kebutuhan sampai Rp314 Miliar
Pengadaan rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag) di Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan melebihi kebutuhan hingga senilai Rp314,9 miliar.
Pengadaan rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag) di Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan melebihi kebutuhan hingga senilai Rp314,9 miliar.
Bertempat di ruang rapat lantai II Kanwil DJPb D.I Yogyakarta, Kamis (21/4/2022) perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan kembali mengadakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional.
Realisasi belanja negara di wilayah DIY hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp4,23 triliun (19,38%) dari target realisasi Rp22 Triliun dana APBN untuk DIY.
Dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dan sharing knowledge dengan ekonom daerah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk kemajuan perekonomian DIY, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional dengan tema “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di DIY” (13/04/2022).
Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi tetap terjaga untuk memberikan menfaat kepada masyarakat.
Sesuai dengan amanat dari Menteri Keuangan bahwa Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) harus dapat mencerminkan kondisi perekonomian di daerah, untuk itu dalam setiap rapat ALCo dibahas mengenai kinerja pendapatan dan belanja APBN maupun APBD serta informasi current issues regional yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian regional.
Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,12 triliun atau 5,13 persen target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
APBN mencatatkan surplus Rp28,9 triliun atau setara dengan 0,16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Januari 2022. Ini menjadi sinyal positif terhadap kondisi keuangan negara.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap banyak pejabat menyamarkan uang atau aset hasil kejahatan lewatkeluarga, anak hingga pacar atau teman wanita.
Revisi anggaran merupakan satu dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga perlu menjadi perhatian agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Keuangan telah menetapkan rambu-rambu pengaturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.