Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul merespons baik ditemukannya lokasi yang diduga sebagai sumber air yang ada dalam gua di Dusun Blado, Desa Girikarto, Kecamatan Purwosari beberapa waktu lalu.
Kekeringan yang terus dialami sejumlah daerah menyebabkan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul kian menipis.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo hingga saat ini belum mengajukan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan yang berakhir 30 September 2018. Meski demikian, pengajuan bakal tetap dilakukan mengingat wilayah terdampak kekeringan di Bumi Menoreh terus bertambah.
Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Bantul mencatat ada sembilan desa yang mengalami kekeringan parah. Hingga saat ini bantuan air bersih terus diberikan kepada warga yang membutuhkan.
Salah satu tempat yang menjadi perhatian masalah kekeringan tersebut yaitu di Dusun Plarung, Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul yang masih kesulitan mendapat air bersih terutama saat kemarau.
Minimnya anggaran membuat Pemdes Mertelu tidak bisa berbuat banyak menangani kekeringan di wilayahnya.
Kondisi geografis di sana yang sulit mungkin yang menyebabkan harga air bersih mahal.
Wilayah Menoreh masih menjadi prioritas utama penyaluran bantuan air bersih. Hal tersebut dilakukan karena biaya operasional dropping air di area pegunungan sangat mepet.
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bantul segera mengusulkan penambahan sumber air bersih ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DIY. Pasalnya, selama kemarau ini debit air mulai berkurang, sementara pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak mencukupi.
Warga Dusun Legundi, Desa Planjan, Kecamatan Saptosari memanfaatkan air yang bocor dari PDAM untuk mengatasi kekeringan yang sudah dialami warga beberapa bulan terakhir.
