Tim hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyerahkan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan keberatan atas hal itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul turut mengirimkan alat bukti untuk memperkuat KPU RI dalam menghadapi sidang gugatan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada tahun politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan tak pernah berhenti mendapat hujatan. Kendati demikian, serangan fisik belum pernah dialami hingga saat ini. KPU juga pernah menerima respon yang positif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat menyiapkan alat bukti untuk menjawab gugatan dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pilpres yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui tim kuasa hukumnya memperbaiki gugatan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan calon wakil presiden KH Maruf Amin yang masih menjadi ketua dewan pengawas syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
Meskipun hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019 sudah ditetapkan, seluruh data salinan formulir C1 sedang diupayakan Komisi Pemilihan Umum RI untuk masuk ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau setidaknya mendekati 100%.
Situasi di gedung KPU RI tampak sudah kondusif usai kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019. Polisi masih bersiaga di depan KPU kendati tak terlihat ada tanda-tanda bakal terjadi aksi demonstrasi lagi.
Usai batas batas akhir pengajuan gugatan pemilihan presiden dan legislatif ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunggu jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Bawaslu Sleman mengklaim mengantongi nama pelaku, alat bukti beserta peristiwa hukum yang cukup untuk mengonversikan dugaan awal tersebut ke proses penegakan hukum pemilu.
Setiap calon terpilih anggota DPRD Bantul wajib melaporkan harta kekayaan kepada instasi yang berwenang dalam memeriksa laporan harta kekayaan negara.
