Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi menghadiri rapat pleno terbuka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar rapat pleno untuk menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pilpres 2019. Demikian disampaikan Ketua KPU,Arief Budiman.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo mengatakan bahwa ada 8.000 personel yang disiagakan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden dan calon wakil presiden terpilih.
Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang sementara sudah dibacakan pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merasa tidak menjadi pihak termohon.
Tim hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyerahkan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan keberatan atas hal itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul turut mengirimkan alat bukti untuk memperkuat KPU RI dalam menghadapi sidang gugatan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada tahun politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan tak pernah berhenti mendapat hujatan. Kendati demikian, serangan fisik belum pernah dialami hingga saat ini. KPU juga pernah menerima respon yang positif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat menyiapkan alat bukti untuk menjawab gugatan dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pilpres yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui tim kuasa hukumnya memperbaiki gugatan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan calon wakil presiden KH Maruf Amin yang masih menjadi ketua dewan pengawas syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
Meskipun hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019 sudah ditetapkan, seluruh data salinan formulir C1 sedang diupayakan Komisi Pemilihan Umum RI untuk masuk ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau setidaknya mendekati 100%.
