Situasi di gedung KPU RI tampak sudah kondusif usai kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019. Polisi masih bersiaga di depan KPU kendati tak terlihat ada tanda-tanda bakal terjadi aksi demonstrasi lagi.
Usai batas batas akhir pengajuan gugatan pemilihan presiden dan legislatif ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunggu jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Bawaslu Sleman mengklaim mengantongi nama pelaku, alat bukti beserta peristiwa hukum yang cukup untuk mengonversikan dugaan awal tersebut ke proses penegakan hukum pemilu.
Setiap calon terpilih anggota DPRD Bantul wajib melaporkan harta kekayaan kepada instasi yang berwenang dalam memeriksa laporan harta kekayaan negara.
Massa yang membuat potensi kerusuhan pasca aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu hingga Rabu (22/5/2019) dinihari masih belum membubarkan diri. Mereka masih terus menantang polisi dengan melempar batu dan petasan.
Sejumlah langkah antisipasi gugatan hukum mulai disiapkan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019.
Putusan Bawaslu RI terkait pelanggaran administrasi Pemilu pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sudah tepat. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap tak ada teror yang terjadi jelang berakhirnya masa rekapitulasi dan pengesahan hasil Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa selama berlangsung rekapitulasi dan pengesahan suara sepekan terakhir, perdebatan soal dugaan manipulasi suara tidak pernah disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bersalah terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan pelanggaran administrasi terkait sistem informasi penghitungan atau situng di situs .
