DPRD DIY meminta DTSEN tidak diterapkan kaku karena data bansos harus diuji dengan kondisi riil warga, termasuk pekerja informal dan pengguna pinjol.
PPDI Sleman menilai perubahan desil penyandang disabilitas belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Fasilitas khusus seperti kloset duduk dinilai tidak bisa.
Menko Muhaimin Iskandar menegaskan pengentasan kemiskinan perlu ekosistem yang menghubungkan perlindungan sosial dan pemberdayaan.
DPRD Sleman mendorong perbaikan data desil dibuka berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
Upaya penanganan kemiskinan secara terpadu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuai berbagai apresiasi dari berbagai pihak.
Komisi X DPR RI meminta BPS memperbarui data desil maksimal dua minggu karena ketidaksesuaian data menghambat penyaluran bantuan.
Pemerintah menargetkan kemiskinan nasional turun menjadi 6–6,5 persen pada 2027 dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen.
DPRD Jogja meminta Pemkot melakukan verifikasi faktual data DTSEN agar warga miskin dan rentan miskin tidak kehilangan akses bansos.
DPRD DIY menyoroti perubahan desil DTSEN yang dinilai dapat mengancam bantuan warga miskin dan meminta verifikasi data diperkuat.
Sultan menyoroti warga miskin yang desilnya naik hingga kehilangan bantuan. Pemda DIY dan BPS membahas persoalan tersebut.
