DPRD Kulonprogo meminta pembangunan yang dilakukan Pemkab digelar secara merata, sekaligus berpihak pada pengusaha lokal.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk penanganan kemiskinan terhadap 5.000 keluarga penerima manfaat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19.
Anggaran sekitar Rp12 miliar digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk penanganan kemiskinan di Bumi Binangun pada 2021. Anggaran tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kulonprogo tahun 2021.
Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Hadirnya pandemi Covid-19 yang hingga kini belum usai memberikan dampak yang sangat kompleks di berbagai bidang.
Pemerintah memasang target optimistis untuk menekan angka kemiskinan turun hingga ke level 9,2 persen akhir 2021.
Kabupaten Sleman telah merancang sejumlah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di kabupaten itu.
Guna mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggelontorkan dana sebesar Rp10,2 miliar untuk diberikan kepada 48.815 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 1.158 orang penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp64,4 miliar untuk program pengentasan kemiskinan. Jumlah ini masih bisa bertambah karena anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp66 miliar belum dimasukan kedalam program tersebut.
Mantan Bupati Gunungkidul Badingah menilai kemiskinan menjadi salah satu program yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nantinya.
Meningkatnya angka kemiskinan Kabupanten Bantul membuat Dinsos P3A merancangkan sejumlah program guna mengentaskan kemiskinan di 2021. Program graduasi mandiri PKH menjadi salah satu strategi andalan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
