Berupaya menekan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merangkul seluruh elemen masyarakat untuk terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 pada Kamis (17/2/2022). Pada gelombang 23 ini, Menko Airlangga mengaku pemerintah menyediakan kuota sebanyak 500.00 orang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan rencana kerja pemerintah pada 2023 adalah meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tiga kebijakan prioritas.
Penanggulangan Kemiskinan masih menjadi program prioritas Pemkab Sleman di 2022. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan dalam RPJMD Sleman penanggulangan kemiskinan tertuang dalam misi kelima, yakni membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya pada tujuan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan sasaran menurunnya kemiskinan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022.
Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bantuan ke masyarakat sebagai salah satu strategi jaminan sosial serta untuk menanggulangi kemiskinan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk mewujudkan akuntabilitas sosial demi kesejahteraan warga.
Angka kemiskinan di Jogja diklaim turun. Jumlah penduduk miskin di DIY turun hingga puluhan ribu orang, pada September 2021 dibandingkan Maret 2021.
Masalah kemiskinan dan tingginya angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diatasi oleh Pemkab Bantul. Pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas di semua sektor tak boleh menjadi alasan bagi Pemkab untuk berpangku tangan.
Wilayah miskin di Kulonprogo rata-rata berada di daerah yang cenderung terisolir dan minim sumber daya alam. Terlebih, pandemi Covid-19 membuat pendapatan warga ikut terdampak, sehingga angka kemiskinan di wilayah Bumi Binangun bertambah.
Jumlah warga miskin di Gunungkidul bertambah sekitar 0,67% dibandingkan dengan data 2020. Pandemi Covid-19 diduga menjadi biang bertambahnya warga miskin di Bumi Handayani.
