Batas Kemiskinan di Indonesia pada September 2019 Capai Rp440.538/Kapita/Bulan
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2019 sebesar Rp440.538 per kapita per bulan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2019 sebesar Rp440.538 per kapita per bulan.
Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memggenjot program-program pemberdayaan dan bantuan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan lebih banyak lagi. Sebab penurunan angka kemiskinan 2019 lalu belum terlalu signifikan, hanya turun 0,51% dari 13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019.
Angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2019 lalu turun hampir satu persen menjadi 17,39%. Sebelumnya, di 2018, angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 18,3%.
Sebanyak 14.359 KK ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019 Kota Jogja. Meski akan digunakan untuk berbagai program khususnya pengentasan kemiskinan, data ini dinilai kurang representatif menyasar semua warga miskin.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan memaksimalkan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di 2019 turun 0,51%. Pemkab pun harus bekerja keras karena Pemda DIY telah mencanangkan angka kemiskinan di bawah 10%.
Kecamatan Temon menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling rendah sekaligus memiliki laju penurunan penduduk paling tinggi di Kulonprogo.
Pemkab Gunungkidul berencana memberikan jatah hidup bagi ribuan lansia di tahun depan. Program ini dimasukkan dalam pembahasan RAPBD 2020. Total anggaran untuk konsumsi ini mencapai Rp13 miliar.
Indonesia harus menjadi negara maju dengan memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghilangkan kemiskinan, karena kemiskinan bisa membawa orang kepada kekafiran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan pemerintah menaruh perhatian penuh pada program-program pengentasan kemiskinan dan stunting. Ia ingin kedua program tersebutmasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).