Angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2019 lalu turun hampir satu persen menjadi 17,39%. Sebelumnya, di 2018, angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 18,3%.
Sebanyak 14.359 KK ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019 Kota Jogja. Meski akan digunakan untuk berbagai program khususnya pengentasan kemiskinan, data ini dinilai kurang representatif menyasar semua warga miskin.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan memaksimalkan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di 2019 turun 0,51%. Pemkab pun harus bekerja keras karena Pemda DIY telah mencanangkan angka kemiskinan di bawah 10%.
Kecamatan Temon menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling rendah sekaligus memiliki laju penurunan penduduk paling tinggi di Kulonprogo.
Pemkab Gunungkidul berencana memberikan jatah hidup bagi ribuan lansia di tahun depan. Program ini dimasukkan dalam pembahasan RAPBD 2020. Total anggaran untuk konsumsi ini mencapai Rp13 miliar.
Indonesia harus menjadi negara maju dengan memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghilangkan kemiskinan, karena kemiskinan bisa membawa orang kepada kekafiran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan pemerintah menaruh perhatian penuh pada program-program pengentasan kemiskinan dan stunting. Ia ingin kedua program tersebutmasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengatasi persoalan kemiskinan bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat juga harus jeli melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dinas Sosial Kota Jogja pada Oktober ini akan melaksanakan uji publik kedua terkait pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Data KSJPS setiap tahun selalu diperbarui demi mengakomodiasi dinamika data seperti perpindahan, kematian dan perubahan kondisi ekonomi.
