Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah berkurang sebanyak 124.200 orang selama periode September 2018 hingga Maret 2019
Dunia pendidikan kembali disentil. Kali ini oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F Moeloek. Beliau menyoroti perilaku anak-anak dan remaja Indonesia yang sudah mulai menjadi perokok aktif. Melihat kenyataan ini, Menkes menekankan adanya peraturan yang lebih ketat di sekolah terkait para guru yang masih suka merokok. Menkes meminta agar para guru juga tidak menjadi perokok.
Rumah tangga dengan pendapatan di bawag Rp3,3 juta per bulan dikategorikan sebagai warga miskin. Penyebabnya, Garis Kemiskinan (GK) di Ibu Kota pada Maret 2019 telah mencapai Rp637.260 per kapita per bulan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (15/7/2019).
Di perkotaan, rokok mengambil porsi hingga 12,22 persen terhadap penyebab kemiskinan, sedangkan beras mencapai 20,59. Di posisi ketiga adalah telur ayam ras (4,26 persen), daging ayam ras (3,83 persen), dan mie instan (2,40 persen).
Pemda DIY terus berupaya mencapai target penurunan kemiskinan 7% pada 2022 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, maka program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan penurunan kemiskinan hingga 8% di wilayah Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun dalam peninjauan kegiatan penilaian terhadap salah satu pilar sosial yaitu Pekerja Sosial Maasyarakat (PSM) Kecamatan Kalasan, di Dusun Carikan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2018, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 11,81% atau turun 0,32 poin dibandingkan kondisi Maret 2018. Selama setengah tahun, penurunan kemiskinan dinilai kurang signifikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY melihat masih terjadi inclusion error dan exclusion error dalam menentukan rumah tangga sasaran untuk setiap bantuan sehingga program pengentasan kemiskitan tidak berdampak signifikan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul menindaklanjuti karut-marutnya data kemiskinan dengan melakukan verifikasi dan validasi secara mandiri. Hasil dari kajian ini disinkronisasikan dengan data milik Pemerintah Pusat.
Wakil Bupati Immawan Wahyudi menyoroti data kemiskinan di Gunungkidul masih belum sinkron. Hal ini terlihat dari upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan pemkab dengan jumlah penerima manfaat bantuan sosial.
