Pengentasan Kemiskinan di Sleman Tak Pakai Danais
Kabupaten Sleman telah merancang sejumlah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di kabupaten itu.
Kabupaten Sleman telah merancang sejumlah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di kabupaten itu.
Guna mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggelontorkan dana sebesar Rp10,2 miliar untuk diberikan kepada 48.815 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 1.158 orang penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp64,4 miliar untuk program pengentasan kemiskinan. Jumlah ini masih bisa bertambah karena anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp66 miliar belum dimasukan kedalam program tersebut.
Mantan Bupati Gunungkidul Badingah menilai kemiskinan menjadi salah satu program yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nantinya.
Meningkatnya angka kemiskinan Kabupanten Bantul membuat Dinsos P3A merancangkan sejumlah program guna mengentaskan kemiskinan di 2021. Program graduasi mandiri PKH menjadi salah satu strategi andalan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
Angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan sebesar satu persen pada tahun 2020 lalu menjadi 18 persen. Sebelumnya, pada 2019 silam angka kemiskinan di Bumi Binangun sebanyak 17 persen.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyoroti naiknya angka kemiskinan dan indkes gini rasio di DIY selama pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemda DIY perlu membuat terobosan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan potensi lokal secara partisipatif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, Kunto Riyadi, menjelaskan meningkatnya kemiskinan jelas dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19, di mana sektor utama masyarakat Sleman berada pada perdagangan dan jasa.
Kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di sejumlah daerah juga terjadi di Bantul. Pandemi disinyalir menjadi penyebab angka kemiskinan di Bantul naik.
Harian Jogja Edisi Rabu (17/2/2021).