Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) per 2019 akan dimajukan menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober. Hal tu ditegaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas Hulu mencatat dari 287 desa di daerah itu, 63 desa di antaranya masuk kategori sangat tertinggal dan 20 desa tertinggal.
Pemkab Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menggelontorkan anggaran Rp11,9 miliar untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun ini. Di Sleman, masih ada 4.299 RTLH. Perbaikan di tahun ini baru menyasar 830 RTLH yang progresnya sudah 80%.
Indikator untuk menghitung angka kemiskinan perlu diubah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi di DIY. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan DIY menilai penentuan indikator yang tepat dalam menghitung angka kemiskinan tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dari 12,13% per Maret 2018 menjadi 7% pada 2022 mendatang.
Tingginya angka pengangguran di DIY perlu ditekan dengan aksi nyata. Barisan Pemuda Peduli Indonesia (BPPI) DIY menawarkan solusi pengurangan pengangguran dengan cara beternak.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul mengaku penggunaan dana keistimewaan (danais) di Bantul belum berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Bantul masih cukup tinggi, mencapai 14,07% dari total jumlah penduduk atau sekitar 139.000-an.
Jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Sleman cenderung turun, sementara jumlah KK rentan miskin meningkat. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Kunto Riyadi, mengatakan hal tersebut membuktikan jika upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Sleman berhasil sehingga bisa menaikkan status masyarakat dari miskin menjadi rentan miskin. "Semoga ke depan yang rentan miskin ini menjadi tidak miskin," katanya, Kamis (6/9/2018).
Menteri Sosial Idrus Marham memproyeksikan angka kemiskinan bisa ditekan lebih rendah lagi hingga 9,3% jika program-program pemerintah dilaksanakan secara efektif, produktif dan selektif.
Pemkab Bantul gerah lantaran tingginya angka kemiskinan di wilayah ini. Padahal menurut Pemkab, banyak warga mampu di Bantul namun mengaku miskin agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Validasi data kemiskinan menjadi sorotan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bantul dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Perubahan 2016-2021 di Hotel Ros In, Selasa (17/7/2018). Data kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dituding menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Bantul.
