Pemerintah Kabupaten Kulonpogo memberdayakan 184 kelompok wanita tani (KWT) untuk menyalurkan bahan pangan dalam Program Sembako yang dulu disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara menginginkan agar warga miskin yang mengakses bantuan lebih dipermudah dengan kemajuan teknologi. Saat ini bantuan sembako misalnya yang dulunya diberikan langsung sekarang sudah melalui kartu dan ke depannya perlu terus diperbaharui motodenya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2019 sebesar Rp440.538 per kapita per bulan.
Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memggenjot program-program pemberdayaan dan bantuan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan lebih banyak lagi. Sebab penurunan angka kemiskinan 2019 lalu belum terlalu signifikan, hanya turun 0,51% dari 13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019.
Angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2019 lalu turun hampir satu persen menjadi 17,39%. Sebelumnya, di 2018, angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 18,3%.
Sebanyak 14.359 KK ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019 Kota Jogja. Meski akan digunakan untuk berbagai program khususnya pengentasan kemiskinan, data ini dinilai kurang representatif menyasar semua warga miskin.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan memaksimalkan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di 2019 turun 0,51%. Pemkab pun harus bekerja keras karena Pemda DIY telah mencanangkan angka kemiskinan di bawah 10%.
Kecamatan Temon menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling rendah sekaligus memiliki laju penurunan penduduk paling tinggi di Kulonprogo.
Pemkab Gunungkidul berencana memberikan jatah hidup bagi ribuan lansia di tahun depan. Program ini dimasukkan dalam pembahasan RAPBD 2020. Total anggaran untuk konsumsi ini mencapai Rp13 miliar.
