Indonesia harus menjadi negara maju dengan memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghilangkan kemiskinan, karena kemiskinan bisa membawa orang kepada kekafiran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan pemerintah menaruh perhatian penuh pada program-program pengentasan kemiskinan dan stunting. Ia ingin kedua program tersebutmasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengatasi persoalan kemiskinan bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat juga harus jeli melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dinas Sosial Kota Jogja pada Oktober ini akan melaksanakan uji publik kedua terkait pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Data KSJPS setiap tahun selalu diperbarui demi mengakomodiasi dinamika data seperti perpindahan, kematian dan perubahan kondisi ekonomi.
Tujuan terbesar dari komitmen pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah mengentaskan kemiskinan.
Kemiskinan identik dengan masalah kepemilikian rumah. Meski demikian, hal ini tidak berlaku di Gunungkidul. Pasalnya, dari jumlah warga yang masuk kategori miskin, sebagian besar telah memiliki rumah sendiri.
Ganjar Pranowo memberikan perhatian khusus pada persoalan kemiskinan sejak menjabat sebagai Gubernur Jateng sejak September 2013. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga Maret 2019 warga miskin di provinsi ini telah berkurang lebih dari satu juta orang.
Pemda DIY sebentar lagi akan menganggarkan minimal 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY untuk mengatasi kemiskinan.
Bupati Bantul, Suharsono menyatakan terdapat nama yang semestinya tidak masuk kategori penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) pada database Pemkab Bantul. Hal ini menyebabkan nama tersebut terus mendapat bantuan meskipun tidak masuk dalam kategori.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mencoret 852 kepala keluarag (KK) dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Sebab, ratusan kepala keluarga tersebut dianggap sudah mampu dan mandiri setelah mengundurkan diri dari sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
