Bupati Bantul, Suharsono menyatakan terdapat nama yang semestinya tidak masuk kategori penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) pada database Pemkab Bantul. Hal ini menyebabkan nama tersebut terus mendapat bantuan meskipun tidak masuk dalam kategori.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mencoret 852 kepala keluarag (KK) dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Sebab, ratusan kepala keluarga tersebut dianggap sudah mampu dan mandiri setelah mengundurkan diri dari sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Bupati Bantul Suharsono mengakui angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Bantul masih cukup tinggi, meski ada penurunan dari tahun ke tahun. Pihaknya sudah menyiapkan jurus untuk menanggulanginya yang harus dilakukan oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Bantul.
DIY masih menjadi juara bertahan di bidang ketimpangan, gini ratio masih berada di urutan teratas secara nasional. Pemda DIY didesak melakukan langkah serius terutama mengevaluasi secara keseluruhan program kemiskinan yang targetnya belum tercapai.
Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah berkurang sebanyak 124.200 orang selama periode September 2018 hingga Maret 2019
Dunia pendidikan kembali disentil. Kali ini oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F Moeloek. Beliau menyoroti perilaku anak-anak dan remaja Indonesia yang sudah mulai menjadi perokok aktif. Melihat kenyataan ini, Menkes menekankan adanya peraturan yang lebih ketat di sekolah terkait para guru yang masih suka merokok. Menkes meminta agar para guru juga tidak menjadi perokok.
Rumah tangga dengan pendapatan di bawag Rp3,3 juta per bulan dikategorikan sebagai warga miskin. Penyebabnya, Garis Kemiskinan (GK) di Ibu Kota pada Maret 2019 telah mencapai Rp637.260 per kapita per bulan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (15/7/2019).
Di perkotaan, rokok mengambil porsi hingga 12,22 persen terhadap penyebab kemiskinan, sedangkan beras mencapai 20,59. Di posisi ketiga adalah telur ayam ras (4,26 persen), daging ayam ras (3,83 persen), dan mie instan (2,40 persen).
Pemda DIY terus berupaya mencapai target penurunan kemiskinan 7% pada 2022 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, maka program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan penurunan kemiskinan hingga 8% di wilayah Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun dalam peninjauan kegiatan penilaian terhadap salah satu pilar sosial yaitu Pekerja Sosial Maasyarakat (PSM) Kecamatan Kalasan, di Dusun Carikan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan.
