Komisi A DPRD Gunungkidul ingin memastikan penyelenggaraan Pilkades 2019 yang digelar di 56 desa berjalan dengan sukses. Guna mewujudkan hal tersebut, anggota Dewan siap memaksimalkan perannya dalam fungsi pengawasan.
Pelaksanaan Pilkades 2019 bisa dilaksanakan secara serentak pada 23 November 2019. Kepastian itu bisa dilihat dari jumlah pendaftar bakal calon di setiap desa yang jumlahnya minimal dua orang. Dengan jumlah minimal dua orang, tidak ada desa yang harus melalui perpanjangan masa pendaftaran.
Dasrilva Arisandi Supma, Warga Dusun Purbosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, melayangkan somasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkdes) Desa Wonosari, Selasa (1/10/2019). Somasi dilayangkan karena yang bersangkutan tidak bisa mendaftar dengan alasan waktu mendaftar sudah ditutup oleh panitia.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul memastikan dalam gelaran pilkades serentak tidak mengenal adanya calon tunggal. Jika ada desa yang hanya memiliki satu calon, maka pelaksanaan pemilihan akan ditunda hingga pilkades serentak tahun berikutnya.
- Ada yang unik di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Brangkal, Gemolong, Sragen, Kamis (26/9/2019). Seorang calon kepala desa (cakades) kalah hanya selisih dua suara dari pemenangnya.
Pemilihan kepala desa serentak di 56 desa memasuki tahap penjaringan calon. Pendaftaran dimulai Sabtu (21/9/2019) hingga Sabtu Minggu (29/9/2019).
Pemkab Gunungkidul siap mencairkan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp3,1 miliar untuk pelaksanaan pilkades serentak di 56 desa. Rencananya dana stimulan ini diberikan ke masing-masing desa pada akhir September ini.
Tahapan Pilkades Serentak 2019 di Gunungkidul sudah dimulai. Di tahap awal pemerintah desa mulai membentuk kepanitiaan yang menangani pelaksanaan pemilihan dari awal hingga penetapan calon terpilih.
Usulan Pemkab Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul soal anggaran pengawas pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya dalam pembahasan perubahan Perda No.8/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diusulkan adanya pengawas pilkades.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul berencana menyosialisasikan pilkades serentak di 56 desa. Ditargetkan awal September kepanitiaan pemilihan di tingkat desa sudah terbentuk.
