Rancangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sleman yang menggunakan e-voting menunai pro dan kontra dari beberapa pihak. Kepala Desa Triharjo Irawan menyampaikan bahwa Pilkades menggunakan e-voting kurang efektif.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan e-voting serentak di Sleman mundur di 2020 dari jadwal awal yaitu November 2019.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul mulai mempersiapkan pelaksanaan pilkades serentak di 2019 ini. Salah satunya dengan merampungkan peraturan bupati untuk menjadi dasar pedoman dalam tahapan pilkades.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bakal digelar di Bantul tahun depan.
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, sudah menghitung kebutuhan anggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2020 mendatang, sekitar Rp6,1 miliar. Anggaran itu untuk penyelenggaraan pilkades di 24 desa di Bantul.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di tahun ini. Rencanannya pagu anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala desa di 56 desa.
Pemilihan kepala desa (pilkades) yang digelar di Kabupaten Sleman bakal menggunakan sistem e-voting. Sebanyak 35 desa akan mengikuti proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung bulan November mendatang.
Pembiayaan pilkades langsung dan serentak bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.
Pemkab Gunungkidul akan menyelenggarakan pemilihan kepada desa serentak di 56 desa. Rencananya pemilihan dilaksanakan pada November 2019 mendatang.
Panitia Pemilihan Kepala Desa (Kades) Demen, Kecamatan Temon akan menetapkan calon kades yang tidak terpilih dalam Pilkades serentak 2018, menjadi calon Kades Demen untuk dipilih kembali dalam musyawarah desa (musdes).
