Gelaran pilkades di Desa Monggol, Kecamatan Saptosari mulai memanas. Salah satu tim sukses (timses) calon kades (cakades) melaporkan calon lainnya lantaran dinilai melanggar aturan kampanye.
Terkait dengan persiapan Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) Bantul, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah, Pemkab Bantul, Jazim Azis memaparkan tim monitoring dan pengawasan pilurdes sudah terbentuk dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, dan TNI.
Semua kontestan pemilihan lurah desa (Pilurdes) serentak di Bantul akan dikarantina untuk meminimalkan potensi konflik selama proses pemungutan suara 14 Oktober mendatang.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bantul tahun ini menghabiskan anggaran lebih kurang Rp8 miliar. Dana tersebut sudah dianggarkan melalui pemerintah desa yang menyelenggarakan pilkades.
Warga Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo mendeklarasikan tolak politik uang selama penyelenggaraan pilihan lurah desa (pilurdes) yang dilaksanakan serentak pada Minggu (14/10/2018) mendatang. Penolakan ini diwujudkan dalam pemasangan spanduk di sejumlah titik di jalan raya.
Sebanyak 87 kontestan pemilihan lurah desa (pilurdes) serentak di Bantul berikrar menggelar kampanye damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul, Trirenggo, Bantul, Rabu (3/10/2018). Deklarasi damai ini digelar sebelum masa kampanye pada 8-10 Oktober mendatang agar proses pemilihan berjalan aman, damai, dan dalam suasana kekeluargaan.
Polres Kulonprogo menerjunkan 251 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 20 desa. Pilkades serentak digelar Minggu (14/10/2018). Dari 20 desa yang menggelar pilkades, lima di antararanya teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
Mendekati Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018 yang jatuh pada 13 Oktober mendatang, beberapa desa yang tergolong rawan konflik telah dipetakan Kepolisian Resor Gunungkidul.
Sebanyak 59 orang akan mengikuti pertarungan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018 serentak di 20 desa se-Kulonprogo.
Deklarasi ini sebagai upaya mengantisipasi gesekan di masyarakat baik saat pra maupun pasca Pilkades.
