Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bantul tidak ada putaran kedua. Artinya harus selesai dalam satu putaran supaya pilkades tidak berlarut-larut dan meminimalisir persoalan dalam pilkades.
Pemilihan lurah desa (Pilurdes) serentak di Bantul tidak ada putaran kedua. Artinya harus selesai dalam satu putaran supaya pilkades tidak berlarut-larut dan meminimalisir persoalan dalam pilkades.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada Sabtu (13/10/2018) diwarnai pertarungan calon yang berstatus suami istri. Pertarungan ini terjadi di dua desa, yakni di Kepek, Kecamatan Saptosari dan Dengok, Kecamatan Playen.
Logistik untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) telah didistribusikan ke 30 desa penyelenggara Pilkades. Pengamanan dari pihak kepolisian diintensifkan.
Bupati Bantul Suharsono meminta semua perangkat desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 14 Oktober mendatang, netral dan tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung calon tertentu.
Praktik politik uang disinyalir masih marak dalam gelaran Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) Temuwuh, Kecamatan Dlingo. Hal ini diperkuat adanya isu pembagian uang oleh tim dari salah satu calon petahana.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulonprogo, Risdiyanto mengaku tak bisa memperkirakan dan memetakan kerawanan pemilihan kepala desa (pilkades) secara presisi.
Sejumlah pasangan suami istri tercatat akan menjadi petarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018 serentak di Kulonprogo.
Gelaran pilkades di Desa Monggol, Kecamatan Saptosari mulai memanas. Salah satu tim sukses (timses) calon kades (cakades) melaporkan calon lainnya lantaran dinilai melanggar aturan kampanye.
Terkait dengan persiapan Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) Bantul, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah, Pemkab Bantul, Jazim Azis memaparkan tim monitoring dan pengawasan pilurdes sudah terbentuk dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, dan TNI.
