Pemkab Gunungkidul melarang pelaksanaan kampanye tatap muka dalam tahapan pilihan lurah serentak di 58 kalurahan. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya klaster penularan corona dalam pelaksanaan pilihan lurah.
Pengambilan undian nomor urut calon lurah Maguwoharjo, Sleman yang baru dapat diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Lurah.
Seusai melakukan konsultasi baik ke Pemda DIY maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkab Sleman akhirnya mengambil keputusan untuk tetap membatalkan pencalonan tujuh lurah pada pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak 31 Oktober mendatang.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta memastikan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan lurah serentak di 58 kalurahan. Ia pun mengimbau kepada seluruh calon untuk mengedepankan program-program guna mendapatkan simpati dari masyarakat.
Pemkab Gunungkidul memastikan tidak ada perubahan maupun penundaan pelaksanaan pemilihan lurah serentak di 58 kalurahan. Hal ini sesuai dengan edaran terbaru Menteri Dalam Negeri No.270/5645/SJ tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Penundaan yang dikeluarkan 8 Oktober lalu.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor42/PUU-X1X/2021 yang membatasi tiga kali masa jabatan kepala desa/lurah berdampak pada pencalonan sejumlah lurah pada gelaran pilkades atau pemilihan lurah (Pilur) di Sleman.
Kalurahan Grogol, Paliyan dan Getas di Kapanewon Playen harus melaksanakan seleksi tambahan karena bakal calon lurah yang mendaftar lebih dari lima orang. Rencananya tes ini diserahkan sepenuhnya ke pemkab dan dilaksanakan pada 15 Oktober mendatang.
Pelaksanaan pilihan lurah di Karangasem, Kapanewon Ponjong terancam ditunda hingga pelaksanaan pemilihan serentak di 2024, apabila hingga masa perpanjangan pendaftaran bakal calon hanya ada satu pendaftar. Rencananya perpanjangan pendaftaran ini berlangsung hingga 7 Oktober mendatang.
Surat permohonan Pemkab Sleman agar Pemilihan Lurah (Pilur) 2021 pada 12 September mendatang tetap bisa dilaksanakan akhirnya ditolak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Pemkab Gunungkidul memastikan tahapan pilihan lurah di 58 kalurahan tetap berjalan terus. Hal ini menjawab adanya wacana penundaan tahapan yang diserukan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penerapan PPKM Level empat.
