Pelaksanaan pemilihan lurah (Pilur) tahun lalu dengan cara e-voting menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan Pemkab Sleman ke Kemendagri agar tak menunda pelaksanaan pilkades. Begitu juga dengan vaksinasi yang sampai saat ini sudah mencapai 41%.
Menyusul keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian terkait penundaan pelaksanaan pemilihan lurah serentak pada 12 September di Sleman, Pemkab akan menyurati Pemerintah Pusat terkait penundaan pilur tersebut.
Pemerintah memutuskan untuk menggelar kegiatan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Sleman pada 12 September mendatang. Keputusan ini diambil menyesuaikan kebijakan PPKM berdasarkan level.
Pemkab Gunungkidul memastikan tahapan pilihan lurah serentak tidak terdampak PPKM Darurat.Rencananya coblosan di 58 kalurahan akan digelar serentak pada 30 Oktober mendatang.
Kebijakan Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyebabkan pemilihan lurah (Pilur) di Sleman yang sedianya digelar 22 Agustus mendatang, terpaksa diundur. Pasalnya, sejumlah tahapan tidak bisa dilaksanakan selama PPKM Darurat berlangsung.
Pelaksanaan pemilihan lurah (Pilur) pada 22 Agustus kemungkinan ditunda jika lonjakan kasus penyebaran Covid-19 di Sleman terus terjadi.
Proses pendaftaran bakal calon lurah dari 35 kalurahan selesai dilakukan. Total sebanyak 130 bakal lurah terjaring dalam tahapan ini.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulonprogo tetap memfasilitasi hak suara dari pemilih yang terpapar Covid-19.
Sosialisasi kegiatan pemilihan lurah (Pilurah) serentak pada 22 Agustus mendatang kembali dilanjutkan. Kegiatan sosialisasi sempat dihentikan lantaran masyarakat menghadapi puasa Ramadan dan Lebaran.
Komisi A DPRD Gunungkidul mengkritik persiapan pilihan lurah serentak di 58 kalurahan. Persiapan ini dinilai lambat karena hingga sekarang pemkab belum menyelesaikan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis didalam pelaksanaan yang tertuang dalam Perda No.7/2020 tentang Lurah.
