Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Indonesia bisa meninjau kembali investasi China jika negara itu masih ngotot mengklaim wilayah Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta semua pihak tidak terprovokasi dengan kasus Natuna.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian pada 1 November 2019.
Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa klaim sepihak China terhadap Natuna, Kepulauan Riau adalah persoalan kedaulatan NKRI yang tidak bisa ditawar-tawar dengan dalih investasi.
Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Kasus perairan Natuna milik Indonesia yang diklaim China membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.
Menanggapi soal pelanggaran kapal-kapal China, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kedaulatan yang harus dijaga.
Ketegangan antara Indonesia dan China terkait dengan Laut Natuna direspons Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli pengamanan di Perairan Natuna menyusul pelanggaran China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan itu.
