Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa klaim sepihak China terhadap Natuna, Kepulauan Riau adalah persoalan kedaulatan NKRI yang tidak bisa ditawar-tawar dengan dalih investasi.
Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Kasus perairan Natuna milik Indonesia yang diklaim China membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.
Menanggapi soal pelanggaran kapal-kapal China, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kedaulatan yang harus dijaga.
Ketegangan antara Indonesia dan China terkait dengan Laut Natuna direspons Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli pengamanan di Perairan Natuna menyusul pelanggaran China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan itu.
Pemerintah Indonesia diminta bertindak lebih tegas apabila China masih ngotot mengklaim hak di Natuna, Kepulauan Riau.
Pemerintah diminta mengambil sikap tegas di Laut Natuna seiring dengan klaim historis China.
Perairan di wilayah Natuna memiliki potensi ikan yang cukup besar sehingga mendorong negara lain tergiur mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia tersebut.
Indonesia memanas setelah mengetahui Perairan Natuna yang terletak di antara Sumatera-Kalimantan-Laut China Selatan itu diklaim China sebagai wilayahnya.
