Internal Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergejolak, sejak beberapa hari terkahir. Sebagian anggota Komisi D mencabut kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kunjungan kerja (SPJ).
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantul segera membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 dalam Pilkada 2020. Penjaringan dilakukan untuk mencari sosok bakal calon yang seius ingin membangun Bantul.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul telah menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas tahun depan sebanyak 17 Raperda. Jumlah raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020 tersebut sama dengan raperda yang ditetapkan tahun ini sebanyak 17 raperda.
Setelah dilantik pada Agustus lalu yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk alat kelengkapan sebulan setelahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul kini tancap gas membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda).
Mobil milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Arni Tyas Palupi, dilempar batu oleh orang tidak dikenal saat diparkir di depan Kafe Keong, Jalan Manding-Imogiri, Dusun Keongan, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Minggu (13/10/2019) dini hari.
Harapan komposisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul atau alkap secara proporsional tidak terealisasi. Alkap Dewan periode lima tahun ke depan diisi oleh partai-partai dengan suara terbanyak.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan lebih banyak mendelegasikan kadernya di Komisi C dan Komisi D dalam pembentukan alat kelengkapan (Alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul Periode 2019-2024.
Komisi C DPRD Bantul yang membidangi program infrastruktur menjadi komisi yang diminati Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak tanggung-tanggung, ada dua legislator sekaligus yang disiapkan oleh kedua partai itu.
Petahana dipastikan kembali menduduki takhta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul untuk lima tahun ke depan. Sedangkan dua orang lainnya yang duduk di tampuk pimpinan merupakan debutan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Prapto Nugroho menyatakan dari 38 anggota DPRD periode 2014-2019 yang meminjam laptop, tinggal satu orang yang belum mengembalikan. Laptop yang dikembalikan sebagian besar rusak dan tidak bisa digunakan.
