DPRD Bantul mendorong agar pembangunan fisik di masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan upaya untuk pemaksimalan potensi desa.
Pendidikan dan kesehatan menjadi hal utama yang harus diperjuangkan agar masyarakat sehat dan cerdas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Selama ini insentif untuk tokoh agama hanya menyasar untuk umat Islam. Namun mulai tahun depan insentif akan diberikan kepada semua tokoh agama yang diakui oleh negara. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Pramu Diananto Indratiatmoko.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Sugeng Sudaryanta, mengatakan program padat karya perlu terus digenjot di tahun depan karena program tersebut menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menambah penghasilan di tengah panemi Coronavirus Disease (Covid-19).
Kepastian rencana penerapan PPKM Level 3 di libur Natal dan Tahun Baru masih menjadi pertanyaan. Dewan berharap penerapan PPKM Level 3 nantinya hanya memperketat prokes di sektor wisata dan tidak sampai menimbulkan penutupan destinasi wisata secara total.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk terus memprbaiki dan menambah sarana dan prasarana penunjang objek wisata, terutama destinasi yang baru. Dorongan tersebut bukan tanpa alasan, karena pariwisata merupakan salah satu daya ungkit pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mewacanakan untuk mengocok ulang komposisi alat kelengkapan dewan atau alkap. Kocok ulang alkap ini dimungkinkan akan mengubah komposisi pimpinan alkap di masing-masing alkap.
DPRD Kabupaten Bantul mendorong pembuatan peraturan daerah (raperda) yang mengatur tentang penanganan penyakit menular. Bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkab Bantul, raperda tentang penyakit menular ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat jika terjadi wabah atau pandemi di masa mendatang.
Tak mau menunda-nunda, DPRD Bantul berupaya menginisiasi sejak dini pemulihan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui sektor penganggaran. Kendati terkena refocusing, program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang memberdayakan masyarakat tetap digulirkan sebagai stimulus pemulihan ekonomi di kalangan warga terdampak.
Sebagai legislator, anggota DPRD Bantul wajib mengetahui langsung potensi risiko bencana di lingkungan masyarakat untuk nantinya bisa mengantisipasi agar dampak bencana nantinya bisa diminimalkan.
