Alat kelengkapan (alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul akhirnya dikocok ulang.
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanganan Covid-19 di tengah naiknya kasus Covid-19 sejak beberapa pekan terakhir, terlebih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dalam penanganan pandemi Covid-19.
Besarnya anggaran yang dikelola kalurahan, baik Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Bantul memicu kerawanan pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak.
Dalam menerapkan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergerak cepat mengusulkan sejumlah usulan peraturan daerah (perda) tentang beberapa hal terkait dengan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan pemerintah kalurahan se-Bumi Projotamansari wajib memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul meminta Pemkab mengoptimalkan pengelolaan Pasar Seni Gabusan (PSG) di Jalan parangtritis, Timbulharjo, Sewon. Sebab pasar yang dibangun sejak 2004 dengan luasan sekitar 4,5 hektare tersebut sampai saat ini masih terbilang sepi, dan banyak kios yang kosong tak dimanfaatkan.
Dorongan pemulihan ekonomi masyarakat terus diupayakan DPRD Bantul melalui banyak strategi. Pemberian pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jagka panjang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Wildan Nafis, meminta Pemerintah Kabupaten Bantul mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sesuai target sebesar Rp14 miliar sampai akhir tahun ini. Wildan meyakini target tersebut dapat tercapai seiring adanya pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rony Wijaya Indra Gunawan, meminta Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus melakukan pembangunan infrastrutur jalan di jalan kabupaten hingga jalan dusun, terutama jalan menuju objek wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu aspek penting dalam lingkungan masyarakat. Memberi akses keterampilan dan pelatihan yang sesuai potensi, dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
