Semua komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul sudah melakukan rapat Rencana Kerja (Renja) untuk kegiatan 2023 mendatang
DPRD Bantul menjadi salah satu lembaga yang ikut berkontribusi dalam kegiatan Bantul Creative Expo dengan mendirikan stan.
Pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata penting dilakukan oleh Pemkab Bantul di tengah transisi pandemi menjadi endemi Covid-19. Pasalnya, sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat tinggi demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bantul.
Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul meminta Pemerintah Kabupaten Bantul menggenjot peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Peningkatan kapasitas ini melalui melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul.
Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menganggarkan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda) sebesar Rp9 miliar bagi warga yang belum terkover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendukung penggaran Jamkesda tersebut, namun perlu disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.
Alat kelengkapan (alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul akhirnya dikocok ulang.
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanganan Covid-19 di tengah naiknya kasus Covid-19 sejak beberapa pekan terakhir, terlebih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dalam penanganan pandemi Covid-19.
Besarnya anggaran yang dikelola kalurahan, baik Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Bantul memicu kerawanan pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak.
Dalam menerapkan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergerak cepat mengusulkan sejumlah usulan peraturan daerah (perda) tentang beberapa hal terkait dengan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan pemerintah kalurahan se-Bumi Projotamansari wajib memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
