DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Sebanyak 26 orang mendaftar Pilur PAW di lima kalurahan Sleman. DPRD meminta proses seleksi sesuai aturan dan menyoroti pengelolaan TKD.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan
DPRD Sleman mendorong penguatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan cagar budaya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
DPRD Sleman menyoroti akses IGD dalam desain gedung baru RSUD Sleman senilai Rp125,26 miliar. Kemudahan akses dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasie
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
" kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Sleman mempelajari strategi komunikasi publik yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya,"
DPRD Sleman mempelajari pola kolaborasi pemerintah dan media di Surabaya untuk memperkuat komunikasi publik dan literasi informasi.
Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sleman terus menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Usaha Mikro di DPRD Sleman ditarget kelar pada Oktober 2025.
